BAB II

BAB II

KONSEP DASAR KEBIJAKAN BISNIS

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah mengikuti kuliah dan menyelesaikan tugas-tugas terstruktur tentang "Konsep Dasar Kebijakan Bisnis", maka mahasiswa akan dapat:

1.      Mampu menjelaskan pengertian kebijakan bisnis.

2.      Mampu memahami manfaat kebijakan Bisnis

3.  Memahami penyusunan  kebijakan  terutama  dalam perusahaan.

4.  Merumuskan jenis-jenis dan sifat kebijakan.

5. Membedakan ruang lingkup studi antara kebijakan bisnis dan manajemen strategik.

B. PENDAHULUAN

Dari segi ruang lingkup perusahaan, kebijakan merupakan arah atau petunjuk atau pedoman dalam pemikiran, keputusan, dan tindakan manajerial dan bawahannya dalam mengimplemen-tasikan strategi perusahaan.  Karena itu, kebijakan perusahaan (bisnis) merupakan petunjuk-petunjuk untuk bertindak dalam bisnis. Pimpinan perusahaan sangat berkepentingan terhadap penyusunan kebijakan perusahaan, karena kebijakan memiliki manfaat yang penting untuk mengendalikan dan memperkuat implementasi strategi perusahaan.

Manajer menyusun kebijakan untuk menjadi pedoman dalam bertindak, sehingga akan membuat strategi berjalan. Kebijakan sebagai pedoman itu sering mengacu pada "prosedur standar operasi (standard operating procedures - SOP)".  Kebijakan meningkatkan efektivitas manajerial dengan menstandarisasikan banyak keputusan rutin dan mengendalikan ruang gerak manajer dan bawahan mereka dalam mengimplementasikan strategi-strategi baik strategi corporate, strategi bisnis maupun strategi fungsional. Oleh karena itu secara logis, kebijakan dapat diturunkan dari strategi fungsional, dari strategi bisnis atau korporasi.

Kebijakan dapat bersifat tertulis dan formal atau atau kebijakan dapat bersifat tidak-tertulis dan informal. Kebijakan tertulis dan formal merupakan prosedur standar operasi (standard operating procedures, disingkat SOP), hal ini merupakan keunggulan dari kebijakan formal, di mana para manajer dan bawahannya  selalu konsisten dalam bertindak. Dari segi implementasi strategi dan struktur perusahaan, maka kebijakan juga dapat digolongkan menjadi kebijakan pemasaran, kebijakan produksi dan operasi, kebijakan penelitian dan pengembangan, kebijakan logistik, kebijakan personalia, serta kebijakan keuangan dan akuntansi.

C. POKOK-POKOK MATERI

1.      PENGERTIAN KEBIJAKAN BISNIS

Istilah kebijakan mempunyai banyak definisi dalam literatur manajemen.  Beberapa pengarang dan praktisi menyamakan kebijakan dengan strategi.  Ada juga pengarang yang dan praktisi membedakan kebijakan berdasarkan 'jenjang' yang terkait dengan tujuan.  Pada dasarnya mata kuliah kebijakan bisnis mencakup hal-hal yang sekarang disebut "manajemen strategik".  Istilah manajemen strategik sendiri dipakai untuk menjelaskan proses suatu keputusan manajerial.

Jack dan Glueck menggunakan istilah kebijakan berdampingan dengan perencanaan adalah pedoman atau penuntun untuk bertindak. Kebijakan menunjukkan bagaimana sumber harus dialokasikan dan bagaimana tugas yang diberikan dalam organisasi harus dilaksanakan sehingga manajer tingkat fungsional dapat melaksanakan strategi itu dengan sebaik-baiknya.

Dari sisi ruang lingkup perusahaan, oleh Pearce II dan Robinson mengemukakan bahwa "kebijakan adalah arah yang dirancang untuk memedomani pemikiran, keputusan, dan tindakan manajerial dan bawahan mereka dalam mengimplementasikan strategi perusahaan.  Kebijakan memberikan pedoman untuk menetapkan dan mengendalikan operasi berjalan dengan cara yang konsisten dengan sasaran strategik perusahaan.

Menurut Hariadi  kebijakan merupakan petunjuk umum bagi seluruh anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan diperlukan dalam pelaksanaan strategi.

Dengan kata lain, kebijakan merupakan petunjuk garis besar yang berfungsi sebagai jembatan antara strategi dengan implementasinya. Misalnya, perusahaan menjalankan strategi biaya paling rendah dalam memproduksi suatu barang, namun kebijakannya harus tetap memenuhi standar kualitas minimal yang ditetapkan perusahaan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan arah atau petunjuk atau pedoman dalam pemikiran, keputusan, dan tindakan manajerial dan bawahannya dalam mengimplementasikan strategi perusahaan.

Menurut Budiman Christiananta dkk, bahwa kebijaksanaan perusahaan (bisnis) adalah petunjuk-petunjuk untuk bertindak dalam  bisnis. Kebijaksanaan perusahaan menunjukkan bagaimana sumberdaya-sumberdaya yang ada di dalam perusahaan harus dialokasikan dan bagaimana tugas-tugas yang diserahkan kepada bagian-bagian dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga manajer pada tingkat fungsional dapat menjalankan strategi sebagaimana mestinya.

Kebijakan korporasi merupakan petunjuk bagi setiap divisi dan fungsi yang ada untuk mengikuti strategi pusat. Kebijakan itu akan diinterpretasikan dan diiimplementasikan melalui strategi dan tujuan masing-masing bagian.

2.      MANFAAT KEBIJAKAN

Kebijakan mengkomunkasikan pedoman spesifik bagi keputusan. Pearce II dan Robinson mengemukakan bahwa kebijakan dirancang untuk mengendalikan dan memperkuat implementasi strategi-strategi fungsional, maka kebijakan dapat berguna dalam beberapa hal, sebagai berikut:

a.       Kebijakan menetapkan pengendalian tidak langsung atas tindakan independen dengan secara jelas menyatakan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan saat ini. Dengan membagi ruang gerak (discretion), kebijakan sesungguhnya mengendalikan keputusan dan penyelenggaraan kegiatan tanpa intervensi langsung oleh manajemen puncak.

b.      Kebijakan mendorong cara penanganan yang sama terhadap kegiatan yang sama. Hal ini memudahkan koordinasi tugas-tugas pekerjaan dan membantu mengurangi friksi yang timbul akibat favoritisme, diskriminasi, dan penanganan yang terpisah atas fungsi yang sama.

c.       Kebijakan memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menstandarisasi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan sebelumnya yang jika tidak demikian akan terus ditanyakan kembali dan merepotkan manajemen.

d.      Kebijakan melembagakan  aspek-aspek  dari  perilaku organisasi. Ini meminimalkan praktik-praktik yang saling bertentangan dan menetapkan pola tindakan yang konsisten dalam usaha membuat strategi berjalan.

e.       Kebijakan  mengurangi   ketidakpastian  dalam  pengambilan keputusan rutin, atau hari demi hari; dengan demikian memberikan landasan yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan yang efisien dan terkoordinasi.

f.       Kebijakan  mengatasi penolakan atas strategi  yang sudah dipilih oleh anggota organisasi.

g.      Kebijakan memberikan jawaban di muka atas masalah-masalah rutin. Ini sangat memudah penanganan masalah-masalah biasa  maupun luar biasa; untuk masalah biasa dengan mengacu pada jawaban tersebut; untuk masalah luar biasa dengan memberikan waktu lebih banyak kepada manajer untuk menanganinya.

h.      Kebijakan  memungkinkan  manajer  memiliki  mekanisme untuk menghindari keputusan yang tergesa-gesa dalam operasi. Kebijakan yang berlaku selalu dapat digunakan untuk mencegah pengambilan keputusan yang emosional, tergesa-gesa, atau bersifat sementara untuk menyangkut perubahan prosedur dan pelaksanaan tindakan.

Sedangkan Jauck dan Glueck mengemukakan bahwa rencana dan kebijakan disusun untuk memastikan bahwa:

a). keputusan strategik dilaksanakan;

b). terdapat suatu dasar untuk pengendalian;

c). jumlah  waktu yang  digunakan  eksekutif  dalam  mengambil keputusan bisa dihemat;

d). situasi yang sama ditangani dengan konsisten; dan

e). koordinasi antar unit terjadi kapan saja diperlukan.

3.      PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Jauch dan Glueck  menjelaskan bahwa "pembuatan rencana dan kebijakan akan mengarah pada suatu kondisi di mana para manajer dan bawahannya akan mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan ikhlas melaksanakan keputusan".  Manajer menciptakan kebijakan yang menjadi pedoman untuk bertindak, dan ini akan membuat strategi berjalan.

Pearce II dan Robinson mengemukakan bahwa "kebijakan yang dijalankan sebagai pedoman sering mengacu pada 'prosedur standar operasi (standard operating procedures - SOP); kebijakan meningkatkan efektivitas manajerial dengan menstandarisasikan banyak keputusan rutin dan mengendalikan ruang gerak manajer dan bawahan mereka dalam mengimplementasikan strategi-strategi baik strategi corporate, strategi bisnis maupun strategi fungsional.  Unsur kritis dalam penyusunan kebijakan yakni kesanggupan penganalisis utama yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam merinci strategi perdana (grand strategi)  kedalam beberapa kebijakan yang sesuai, dapat dijalankan (workable), dan tidak sekedar "muluk secara  teoritis".  Oleh karena itu secara logis, kebijakan dapat diturunkan dari strategi fungsional, dari strategi bisnis atau korporasi.  Artinya kebijakan memberikan sarana untuk melaksanakan keputusan strategik. Sebagai contoh: misalkan pilihan strategi perusahaan (strategi tingkat bisnis) jatuh pada "diversifikasi". Untuk menurunkan strategi diversifikasi ini dalam kebijakan perusahaan, maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang diversifikasi? Di mana diversifikasi dilakukan? berapa biaya untuk diversifikasi, dari mana biaya itu didapat, dan perubahan apa saja yang diperlukan dalam pemasaran, produksi, serta fungsi-fungsi lainnya agar diversifikasi itu berjalan lancar?

Banyaknya kebijakan yang disusun dalam suatu perusahaan secara formal tergantung pada besar dan kompleksitas perusahaan. Jika perusahaan kecil atau sederhana, maka beberapa kebijakan saja sudah cukup.  Perusahaan yang lebih besar dan kompleks dapat menyusun kebijakan mengenai setiap aspek penting dalam perusahaan seperti: pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, kepegawaian, riset dan pengembangan, dan sebagainya untuk menciptakan keunggulannya.

Tanpa penyusunan rencana dan kebijakan yang baik, para manajer akan mengambil keputusan yang sama secara berulang. Selain itu, manajer yang berbeda mungkin memilih arah yang berbeda pula, dan ini akan menimbulkan masalah.  Sebaliknya kebijakan tidak boleh terlalu kaku, agar setiap perkecualian yang mungkin ada dan cukup beralasan dapat tertampung.

Jadi menurut Jauch dan Glueck bahwa kriteria untuk menilai tepat atau tidaknya rencana dan kebijakan yang disusun, antara lain:

a). Apakah rencana  dan  kebijakan  mencerminkan  praktek  dan perilakunya sekarang atau praktek dan perilakunya yang dinginkan?

b). Kalau dilihat  dari situasi yang ada atau yang diharapkan, apakah rencana dan kebijakan itu praktis?

c). Apakah rencana  dan kebijakan  terdapat bidang-bidang yang kritis terhadap berhasilnya perusahaan?

d). Apakah  rencana dan kebijakan tersebut konsisten satu sama lain, dan apakah rencana dan kebijakan mencerminkan waktu yang diperlukan untuk tercapainya tujuan?

Dalam kaitan implementasi atau pelaksanaan strategi yang dirumuskan dalam suatu kebijakan secara formal, maka kebijakan berjalan seiring dengan proses administrasi dalam perusahaan.  Jauck dan Glueck menjelaskan bahwa kebijakan dan proses administrasi menunjukkan bagaimana tugas-tugas yang diserahkan pada organisasi dapat dilaksanakan dan memberi dasar bagi para manajer tingkat yang lebih rendah untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang telah dialokasikan dalam perusahaan.  Jadi kebijakan juga sebagai alat administratif penting untuk memperkuat implementasi atau pelaksanaan strategi yang efektif.

4.      JENIS-JENIS DAN SIFAT KEBIJAKAN

Kebijakan pada umumnya lebih dikenal dengan kebijakan negara/publik (public policy) dan kebijakan perusahaan.  Kebijakan negara merupakan semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Thomas R. Dye, 1978).  Jadi kebijakan negara atau publik itu bersumber dari pemerintah suatu negara; sedangkan kebijakan perusahaan memiliki ruang lingkup lebih sempit yaitu dari dalam suatu perusahaan.

Kebijakan dapat bersifat tertulis dan formal atau kebijakan dapat bersifat tidak-tertulis dan informal.  Kebijakan bersifat tertulis dan formal merupakan semua ketentuan yang sedang berlaku efektif dalam organisasi yang telah ditetapkan bersama oleh anggota organisasi. Kebijakan tertulis dan formal merupakan prosedur standar operasi (standard operating procedures, disingkat SOP).

Kebijakan tak formal dan tak tertulis biasanya bersangkutan dengan kebutuhan strategik untuk menjaga kerahasian.  Beberapa kebijakan macam ini, seperti "promosi dari dalam", banyak diketahui (atau diharapkan) oleh karyawan dan secara implisit disetujui ole manajemen. Manajer dan karyawan seringkali menyukai keleluasaan yang "dijamin" oleh kebijakan tak tertulis dan informal.  Tetapi  demikian dapat mengurangi keberhasilan jangka panjang suatu strategi. 

Kebijakan formal dan tertulis setidaknya mempunyai tujuh keunggulan, yakni:

a). Menuntut para  manajer  untuk  memikirkan  secara  seksama makna, kandungan dan maksud kebijakan;

b). mengurangi salah pengertian;

c). lebih memungkinkan penanganan masalah secara konsisten dan adil;

d). menjamin penularan  secara tidak berubah-ubah;

e). mengkomunikasikan otoritas atau sanksi  secara lebih jelas;

f). memberikan acuan yang mudah dan otoritetatif; dan

g). secara sistimatik  kebijakan  tertulis  memperkuat pengendalian tak langsung dan koordinasi tujuan utama  di seluruh organisasi.

Kebijakan dapat dipaksakan dari luar atau diturunkan dari dalam. Kebijakan mengenai kesempatan kerja yang sama seringkali dikembangkan sesuai dengan ketentuan dari luar (seperti pemerintah); dan kebijakan mengenai sewa beli atau penyusutan mungkin sangat dipengaruhi oleh ketentuan pajak yang berlaku.

Terlepas dari asal muasalnya, formalitas dan sifat , hal penting yang harus diingat adalah bahwa peran penting  dalam implementasi strategi.  Kebijakan yang ada harus dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa arahan dan kendali kebijakan atas kegiatan operasional organisasi tetap konsisten dengan bisnis yang ada dalam strategi dan kebijakan fungsional. 

Dilihat dari segi implementasi strategi dan dalam hubungan dengan struktur organisasi perusahaan, maka secara fungsional  kebijakan dapat digolongkan dalam struktur dan fungsi organisasi perusahaan, sebagai berikut:

a). Kebijakan pemasaran;

b). kebijakan produksi dan operasi;

c). kebijakan penelitian dan pengembangan;

d). kebijakan logistik;

e). kebijakan personalia; dan

f). kebijakan keuangan dan akuntansi.

5. PERBEDAAN ANTARA KEBIJAKAN PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN STRATEGIK

Pada awal bab ini telah dikemukakan bahwa pada dasarnya mata kuliah kebijakan bisnis mencakup hal-hal yang sekarang disebut "manajemen strategik".  Istilah manajemen strategik sendiri dipakai untuk menjelaskan proses suatu keputusan manajerial.  Sedangkan dari segi ruang lingkup perusahaan, kebijakan merupakan arah atau petunjuk atau pedoman dalam pemikiran, keputusan, dan tindakan manajerial dan bawahannya dalam mengimplementasikan strategi perusahaan.  Dalam membahas ruang lingkup studi kebijakan perusahaan (bisnis) berorientasi integratif, lebih menekankan pada pandangan perusahaan ke dalam, yaitu lebih menitik-beratkan pemanfaatan asset perusahaan secara efisien, dengan menekankan pada penyusunan petunjuk-petunjuk umum untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan. Sedangkan ruang lingkup studi manajemen strategik lebih menekankan pada analisis terhadap peluang dan ancaman dalam hubungannya dengan keunggulan dan kelemahan internal perusahaan.  Jadi manajemen strategik mencakup hal-hal yang terdapat dalam business policy, tetapi dengan penekanan lebih besar pada lingkungan eksternal.

Adapun perbedaan sisi pandang studi kebijakan bisnis dan studi manajemen strategik dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut:

Business Policy

Strategik Management

Cirinya: Inward looking: 1.      Bekerja dengan  penekanan biaya ketat, terutama biaya-biaya eksternal 2.      Biaya total relatif lebih rendah dan  harga  jual  relatif  lebih rendah 3.      Perusahaan menggunakan price competiton 4.      Harapan perusahaan: produk terjual lebih  banyak,  laba lebih banyak 5.      Kenyataan: Harapan  makin   lama makin tak tercapai

Cirinya: Outward looking: 1. Bekerja dengan pemasaran secara agresif dan biaya external tinggi. 2. Biaya   total  relatif   lebih tinggi,  harga relatif jualnya relatif lebih tinggi 3. Perusahaan   menggunakan  non-price competition 4. Harapan perusahaan: produk terjual lebih  banyak.,  laba yang representatif 5.     Kenyataan:  produk terjual lebih banyak; laba lebih banyak, dan perusahaan lebih berkembang.

Gambar 2.1. Perbedaan Studi Antara Kebijakan Bisnis Dengan Manajemen strategik

D. DAFTAR PUSTAKA

Christiananta, Budiman, dkk., 1988,  Kebijaksanaan Perusahaan I, Penerbit Karunia, Jakarta; hal 1.2 - 1.4.

Hariadi, Bambang, 2003, Strategi Manajemen – Strategi Memenagkan Perang Bisnis, Pusat Pengembangan Akuntansi Unibraw, Malang; hal 11.

Jauch, Laurence R., dan W. F. Glueck, 1995, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Terjemahan, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta; hal 4 - 6, dan  357 - 360.

Pearce II, John A.,  dan R. B. Robinson, 1997, Manajemen Stra-tegik - Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Terjemahan, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta; hal 410 - 414.

Supriyono, R. A., 1996, Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis, Edisi Pertama, BPFE-UGM, Yogyakarta; hal 253-256.

Umar, Husein, 2001, Strategik Management In Action,  Edisi Pertama, PT Gramedia Indonesia, Jakarta; hal 73 – 90.

Wahyudi, Agustinus Sri, 1996, Manajemen Strategik - Pengantar Proses Berpikir Strategik, Cetakan Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta; hal 47 - 61.